Dengan diterapkannya self assessment wajib pajak bertanggung jawab dalam perhitungan,pembayaran dan pelaporan dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewajiban pajaknya. ada konsekuensi berupa sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dan jika dapat merugikan negara dapat dipidanankan, diskusikanlah mengapa dapat dipidanakan

Pertanyaan

Dengan diterapkannya self assessment wajib pajak bertanggung jawab dalam perhitungan,pembayaran dan pelaporan dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewajiban pajaknya. ada konsekuensi berupa sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dan jika dapat merugikan negara dapat dipidanankan, diskusikanlah mengapa dapat dipidanakan

Jawaban:

Penerapan self-assessment pada wajib pajak bertujuan untuk memberikan tanggung jawab lebih besar kepada wajib pajak dalam perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajaknya. Dengan adanya self-assessment, wajib pajak diharapkan dapat lebih proaktif dan transparan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Namun, apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, terdapat beberapa konsekuensi dan sanksi yang dapat diterapkan, bahkan hingga dapat dipidanakan, terutama jika dapat merugikan negara. Beberapa alasan mengapa dapat dipidanakan antara lain:

Pentingnya Pendapatan Negara:

Negara memerlukan pendapatan untuk mendukung berbagai kebijakan, proyek pembangunan, dan pelayanan publik. Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya, ini dapat mengakibatkan kekurangan pendapatan negara yang sangat dibutuhkan.

Mencegah Penghindaran Pajak dan Penyelewengan:

Dengan adanya sanksi pidana, pemerintah dapat memberikan tekanan ekstra kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar. Hal ini juga dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah penghindaran pajak dan penyelewengan.

Menegakkan Keadilan Pajak:

Penerapan sanksi pidana dapat dianggap sebagai cara untuk menegakkan keadilan pajak. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya akan merasa diperlakukan secara adil jika tindakan hukum diambil terhadap mereka yang melanggar aturan.

Memberikan Deterrent Effect:

Ancaman pidana dapat berfungsi sebagai efek pencegahan (deterrent effect) bagi wajib pajak lainnya. Dengan menunjukkan bahwa ada konsekuensi serius atas pelanggaran pajak, pemerintah berharap wajib pajak akan lebih berhati-hati dan patuh terhadap aturan.

Mendukung Rule of Law:

Mengenakan sanksi pidana terhadap pelanggaran pajak adalah bagian dari penerapan rule of law atau supremasi hukum. Ini menegaskan bahwa aturan harus ditegakkan dan pelanggaran terhadap aturan tersebut akan memiliki konsekuensi hukum.

Dalam banyak yurisdiksi, pidana pajak biasanya diterapkan dalam kasus pelanggaran serius seperti penggelapan pajak, penipuan pajak, atau penyelewengan pajak dalam skala besar. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana merupakan langkah serius yang diambil pemerintah untuk melindungi keuangan negara dan mendorong kepatuhan wajib pajak.

Menghindari Kesenjangan Sosial:

Pajak juga memiliki peran dalam mengurangi kesenjangan sosial. Jika sebagian wajib pajak menghindari atau tidak melaksanakan kewajiban pajaknya, hal ini dapat meningkatkan kesenjangan antara mereka yang memenuhi kewajiban pajak dan yang tidak. Dengan mengenakan sanksi pidana, pemerintah dapat menciptakan sistem pajak yang lebih adil dan merata.

Meningkatkan Kredibilitas Sistem Pajak:

Sanksi pidana dapat meningkatkan kredibilitas sistem pajak. Wajib pajak yang tahu bahwa pelanggaran serius terhadap kewajiban pajak dapat berakibat pidana akan lebih mungkin untuk mematuhi peraturan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat pada keadilan dan keefektifan sistem pajak.

Memberikan Insentif Kepatuhan:

Ancaman pidana dapat memberikan insentif tambahan bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak mereka. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan di mana wajib pajak merasa terdorong untuk secara proaktif memenuhi tanggung jawab pajaknya demi kebaikan bersama.

Menghormati Kewenangan Hukum:

Penerapan sanksi pidana juga mencerminkan penghormatan terhadap kewenangan hukum dan sistem peradilan. Proses hukum memberikan wajib pajak kesempatan untuk membela diri dan memberikan keadilan dalam penanganan kasus pelanggaran pajak.

Mendorong Pemenuhan Kewajiban Pajak:

Pemberlakuan sanksi pidana adalah langkah ekstrim yang bertujuan mendorong pemenuhan kewajiban pajak. Dengan adanya potensi hukuman serius, diharapkan wajib pajak akan lebih cermat dalam melaksanakan self-assessment dan memastikan pembayaran pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Meskipun penerapan sanksi pidana memiliki tujuan positif, perlu diingat bahwa sistem hukum pajak yang efektif juga harus memastikan keadilan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, peraturan dan prosedur hukum harus dirancang dengan cermat untuk melindungi hak-hak wajib pajak sambil tetap memberikan sanksi yang efektif untuk pelanggaran serius.