berikut ini yang tidak termasuk fungsi-fungsi negara menurut montesquieu…

Pertanyaan

Berikut ini yang tidak termasuk fungsi-fungsi negara menurut Montesquieu...

a. Fungsi legislatif

b. Fungsi eksekutif

c .Fungsi yudikatif

d. Fungsi federative

Jawaban yang tepat adalah d. Fungsi federative

Montesquieu mengemukakan pembagian kekuasaan (trias politica) dalam negara menjadi tiga fungsi utama, yaitu:

Fungsi Legislatif: Bertanggung jawab untuk membuat undang-undang. Ini mencakup badan legislatif yang membuat undang-undang.

Fungsi Eksekutif: Bertanggung jawab untuk menjalankan undang-undang. Ini melibatkan pemerintah atau kepala eksekutif yang bertindak untuk melaksanakan kebijakan dan menjalankan pemerintahan.

Fungsi Yudikatif: Bertanggung jawab untuk menafsirkan undang-undang dan menyelesaikan sengketa hukum. Ini melibatkan sistem peradilan yang independen.

"Fungsi federative" bukanlah salah satu dari tiga fungsi utama yang dikenal menurut Montesquieu. Sehingga jawaban yang benar adalah d. Fungsi federative. Namun, perlu dicatat bahwa istilah "fungsi federative" tidak secara khusus diatribusikan kepada Montesquieu, dan istilah tersebut mungkin mengacu pada fungsi-fungsi yang terkait dengan kebijakan luar negeri atau keamanan negara.

Montesquieu tidak secara eksplisit menyertakan "fungsi federative" sebagai salah satu dari tiga fungsi utama dalam teorinya. Namun, ada kemungkinan bahwa "fungsi federative" mengacu pada aspek kekuasaan yang terkait dengan kebijakan luar negeri, keamanan nasional, atau hubungan internasional suatu negara.

Dalam karyanya yang terkenal, "The Spirit of the Laws" ("L'Esprit des Lois"), Montesquieu lebih fokus pada pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara agar tidak ada satu badan yang terlalu kuat. Ide dasarnya adalah agar kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tetap terpisah dan seimbang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Sebagai tambahan, Montesquieu juga menyebutkan konsep "fungsi sosial" yang terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi ini bukan merupakan bagian dari trias politica-nya.

Jika "fungsi federative" merujuk pada aspek kekuasaan yang terkait dengan kebijakan luar negeri, ini mungkin dapat dikaitkan dengan fungsi eksekutif dalam konteks pelaksanaan kebijakan luar negeri dan hubungan internasional.

Montesquieu tidak secara khusus memasukkan istilah "fungsi federative" dalam trias politica-nya, tetapi prinsip-prinsipnya telah memberikan dasar bagi pemikiran tentang bagaimana kekuasaan negara dapat dibagi untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan keseimbangan. Namun, pembagian kekuasaan tersebut tidak selalu berhenti pada tiga fungsi utama.

Jika kita membahas tentang fungsi-fungsi yang mungkin terkait dengan kebijakan luar negeri atau keamanan nasional, ini dapat mencakup aspek-aspek yang masuk dalam ranah eksekutif. Dalam banyak sistem politik modern, kepala eksekutif (seperti presiden atau perdana menteri) memiliki peran dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan luar negeri.

Dalam konteks Montesquieu, meskipun ia lebih fokus pada pembagian kekuasaan di dalam negara, konsep pemerintahan yang baik dan keseimbangan kekuasaan dapat mencakup pertimbangan terhadap hubungan internasional. Prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dengan mempertimbangkan bagaimana keputusan luar negeri diambil dan bagaimana kekuasaan eksekutif berkaitan dengan aspek-aspek ini.

Jadi, sambil memahami pemikiran Montesquieu, kita dapat melihat bagaimana ide-idenya membentuk dasar untuk berpikir tentang pengaturan kekuasaan dalam konteks yang lebih luas, termasuk aspek-aspek kebijakan luar negeri atau keamanan nasional.

Meskipun Montesquieu tidak secara eksplisit membahas fungsi-fungsi terkait dengan kebijakan luar negeri atau keamanan nasional dalam trias politica-nya, beberapa konsep yang dia ajukan dapat diterapkan untuk memahami bagaimana kekuasaan dan tanggung jawab terkait dapat dibagi dalam konteks tersebut.

Fungsi Eksekutif: Dalam banyak sistem politik, kebijakan luar negeri dan keamanan nasional sering menjadi tanggung jawab eksekutif. Kepala eksekutif, seperti presiden atau perdana menteri, dapat memiliki peran dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di tingkat internasional. Prinsip Montesquieu tentang kekuasaan eksekutif dapat mencakup aspek ini, dengan penekanan pada keseimbangan dan pemisahan kekuasaan.

Fungsi Legislatif: Meskipun fokus Montesquieu adalah pada pembuatan undang-undang dalam konteks nasional, badan legislatif juga dapat memiliki peran dalam menyetujui atau membatalkan kebijakan luar negeri, menyetujui perjanjian internasional, atau memberikan persetujuan untuk tindakan militer.

Fungsi Yudikatif: Meskipun kebijakan luar negeri biasanya merupakan domain eksekutif, sistem peradilan dalam suatu negara dapat memiliki peran dalam menilai keberadaan dan sahnya keputusan atau tindakan pemerintah terkait dengan hubungan internasional.

Penting untuk diingat bahwa konsep-konsep ini dapat diadaptasi sesuai dengan struktur pemerintahan dan hukum masing-masing negara. Meskipun Montesquieu memberikan dasar untuk pemikiran ini, evolusi sistem politik dan hubungan internasional telah membawa perubahan dan penyesuaian terhadap pembagian kekuasaan di tingkat nasional dan internasional.