pernyataan berikut yang sesuai dengan kondisi negara ris adalah

 Apakah kamu lagi mencari jawaban dari pertanyaan Pernyataan berikut yang sesuai dengan kondisi negara RIS adalah?

Berikut pilihan jawabannya:

1. Sistem pemerintahan RIS dipegang oleh presiden dan wakil presiden
2. Ir. Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden
3. Negara berbentuk kesatuan dan meliputi seluruh daerah Indonesia
4. Konstitusi menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950

Kunci Jawabannya adalah: D. Konstitusi menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950.

Dilansir dari Ensiklopedia, Pernyataan berikut yang sesuai dengan kondisi negara RIS adalah Konstitusi menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950.

Pernyataan berikut menggambarkan kondisi negara RIS pada masa lalu, di mana Konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950. Konstitusi ini digunakan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, saat itu Indonesia masih berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Berikut adalah artikel yang membahas tentang UUDS tahun 1950 sebagai Konstitusi negara RIS.

Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 menjadi Konstitusi yang digunakan oleh negara RIS pada masa lalu. Konstitusi ini digunakan untuk mengatur sistem pemerintahan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Saat itu, Indonesia masih dalam pengaruh kolonial Belanda dan harus berjuang untuk mencapai kemerdekaan yang sebenarnya.

UUDS tahun 1950 merupakan bentuk konstitusi yang sementara, yang dirancang untuk mengisi kekosongan hukum di Indonesia pada saat itu. Konstitusi ini ditetapkan setelah negara RIS dibentuk pada 27 Desember 1949, sebagai hasil dari kesepakatan antara Belanda dan Indonesia. Meskipun disebut sebagai Undang-Undang Dasar Sementara, namun UUDS tahun 1950 digunakan dalam waktu yang cukup lama, yakni hingga tahun 1959.

UUDS tahun 1950 memiliki beberapa ciri khas yang berbeda dengan konstitusi negara Indonesia saat ini. Salah satu ciri khasnya adalah sistem pemerintahan negara RIS yang mengedepankan sistem federal. Sistem federal ini membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, UUDS tahun 1950 juga memberikan hak otonomi bagi daerah-daerah yang ada di Indonesia pada saat itu.

Selain itu, UUDS tahun 1950 juga memberikan kebebasan bagi setiap warga negara Indonesia untuk memilih agama dan berkeyakinan sesuai dengan hati nurani masing-masing. Konstitusi ini juga menjamin hak-hak asasi manusia, seperti hak atas pendidikan dan kesehatan yang layak, serta hak atas pekerjaan yang layak dan adil.

Namun, UUDS tahun 1950 juga memiliki kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa masalah yang muncul pada saat itu adalah terkait dengan perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, UUDS tahun 1950 juga kurang mampu mengatasi konflik politik yang terjadi di dalam negara, sehingga menyebabkan kerusuhan dan ketidakstabilan politik.

Meskipun begitu, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 memberikan sumbangan penting dalam sejarah perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaan sejati. Konstitusi ini memberikan landasan bagi Indonesia untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih baik dan mencapai kemajuan dalam berbagai bidang. Seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia telah memiliki beberapa konstitusi lain

Seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia telah memiliki beberapa konstitusi lain setelah UUDS tahun 1950. Konstitusi terbaru Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang telah mengalami beberapa perubahan dan amendemen sejak pertama kali diberlakukan pada tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengedepankan sistem pemerintahan yang lebih sentralistik dan memberikan kekuasaan lebih besar kepada pemerintah pusat. Selain itu, konstitusi ini juga menjamin hak asasi manusia yang lebih luas dan memberikan kebebasan dalam berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi.

Namun, Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa masalah tersebut antara lain terkait dengan korupsi, kebijakan pemerintah yang tidak merata, serta isu-isu terkait dengan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, menghargai hak asasi manusia, dan berperan aktif dalam membangun negara yang lebih baik. Sejarah telah membuktikan bahwa perjuangan untuk mencapai kemerdekaan tidaklah mudah, oleh karena itu, kita harus bersama-sama mempertahankan dan memajukan kemerdekaan yang telah diraih oleh Indonesia.