Kepolisian negara republik indonesia diatur dalam

Kepolisian negara republik indonesia diatur dalam - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Polri diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut, Polri diatur sebagai lembaga negara yang mandiri dan professional dalam melaksanakan tugasnya. Polri juga diatur sebagai lembaga negara yang bekerja sama dengan masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Polri memiliki tugas utama untuk melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat Indonesia. Tugas ini dijalankan melalui beberapa fungsi utama, yaitu:

Fungsi keamanan: Polri bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Fungsi pelayanan: Polri memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan kepolisian, seperti pelayanan pengaduan, pelayanan penjagaan dan pengawalan, serta pelayanan keamanan di acara-acara tertentu.

Fungsi penegakan hukum: Polri bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memberantas kejahatan di Indonesia. Tugas ini meliputi penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan.

Polri juga diatur dalam struktur organisasi yang terdiri dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi induk dan Badan Reserse Kriminal sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam penanganan kasus kriminal. Selain itu, Polri juga dibantu oleh beberapa satuan yang bertugas dalam bidang-bidang tertentu, seperti lalu lintas, kebakaran, dan keamanan laut.

Dalam menjalankan tugasnya, Polri juga diatur untuk menjaga hak asasi manusia, menghormati kebebasan beragama, serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum. Polri juga diatur untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan tugasnya dan tidak terlibat dalam politik praktis.

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalisme, Polri juga diatur untuk melakukan reformasi dan modernisasi di berbagai aspek, termasuk dalam hal perekrutan, pelatihan, pengadaan peralatan, serta peningkatan kualitas layanan publik. Dengan demikian, Polri diharapkan dapat lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Polri juga diatur untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti TNI, kejaksaan, dan lembaga peradilan, dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri juga diatur untuk melaksanakan tugasnya secara terbuka dan akuntabel, dengan memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, Polri juga diatur untuk mengedepankan pencegahan dan penanganan kasus secara holistik, dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, seperti masyarakat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya. Polri juga diatur untuk memperhatikan hak-hak korban dalam proses penanganan kasus, termasuk hak atas perlindungan, keadilan, dan pemulihan.

Selain itu, dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Polri juga diatur untuk menghargai dan melindungi hak asasi manusia, serta memperhatikan kebebasan beragama dan pluralisme sosial dalam pelaksanaan tugasnya. Polri juga diatur untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum, serta tidak terlibat dalam politik praktis.

Dalam upaya meningkatkan kinerja dan profesionalisme, Polri juga diatur untuk melakukan evaluasi dan pembenahan secara terus-menerus, termasuk dalam hal pengadaan peralatan, pelatihan, dan peningkatan kualitas layanan publik. Polri juga diatur untuk menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional dalam rangka memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya.

Dengan diaturnya Polri dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, diharapkan Polri dapat menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta memperkuat peran dan fungsi sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia.